MEDIA BANGGAI-Luwuk. Kalangan aktivis hingga kini tetap ngotot agar anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di Luwuk Kabupaten Banggai belum lama ini segera diperjelas. Aktivis Anti Koruptor (AKtor) Luwuk, Fadly, meminta DPRD Banggai segera melakukan pemeriksaan rencana anggaran biaya (RAB) atas kegiatan MTQ yang menelan anggaran miliyaran rupiah tersebut.
Menurut dia, perlu ada kejelasan soal penggunaan anggaran MTQ yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, dan anggaran MTQ yang bersumber dari dana hibah Pemda Banggai yang tertuang dalam APBD. Kata dia, alokasi anggaran MTQ yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai, yakni hibah dianggarkan dalam dua tahapan, yakni pada perubahan APBD 2011, dan pada penetapan APBD 2012.
“Harus ada kejelasan penggunaan anggaran daerah khususnya hibah dan bansos, baik pada perubahan APBD 2011, mapun pada penetapan APBD 2012,” tutur Fadly.
Kata dia, yang harus diperjelas adalah soal penggunaan anggaran, sebap pada sisi lain panitia juga menerima sumbangan dari berbagi pihak, dalam pelakasanaan MTQ tersebut.
“Sumbangan dari pihak ketiga itu apa saja, dan berapa besar? trus digunakan untuk apa? Bagaimana dengan dana yang bersumber dari APBD? semua harus jelas,” tandasnya.
Selain meminta DPRD segera membongkar kasus tersebut dari aspek anggaran yang bersumber dari APBD, Fadly juga berharap kejaksaan negeri Luwuk segera melakukan pemeriksaan atas seluruh anggaran MTQ tersebut, untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut. *gafar
Menurut dia, perlu ada kejelasan soal penggunaan anggaran MTQ yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, dan anggaran MTQ yang bersumber dari dana hibah Pemda Banggai yang tertuang dalam APBD. Kata dia, alokasi anggaran MTQ yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai, yakni hibah dianggarkan dalam dua tahapan, yakni pada perubahan APBD 2011, dan pada penetapan APBD 2012.
“Harus ada kejelasan penggunaan anggaran daerah khususnya hibah dan bansos, baik pada perubahan APBD 2011, mapun pada penetapan APBD 2012,” tutur Fadly.
Kata dia, yang harus diperjelas adalah soal penggunaan anggaran, sebap pada sisi lain panitia juga menerima sumbangan dari berbagi pihak, dalam pelakasanaan MTQ tersebut.
“Sumbangan dari pihak ketiga itu apa saja, dan berapa besar? trus digunakan untuk apa? Bagaimana dengan dana yang bersumber dari APBD? semua harus jelas,” tandasnya.
Selain meminta DPRD segera membongkar kasus tersebut dari aspek anggaran yang bersumber dari APBD, Fadly juga berharap kejaksaan negeri Luwuk segera melakukan pemeriksaan atas seluruh anggaran MTQ tersebut, untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut. *gafar