MEDIA BANGGAI-Luwuk. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para PNS di lingkungan Pemda Banggai terancam dihapus. Pasalnya, alokasi anggaran tersebut menjadi beban bagi Pemda Banggai dalam struktur APBD.
Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Oskar Paudi, mengatakan, berdasarkan hasil asistensi Pemprov Sulteng atas APBD Perubahan 2012, disebutkan bahwa pengalokasikan belanja TKD bagi PNS sangat membenani belanja daerah dalam pos belanja tidak langsung. Kata dia, Pemprov meminta agar Pemda Banggai lebih mengalokasikan anggaran belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
“Salah satu hal yang dikritisi Provinsi saat asistensi adalah soal TKD,” tuturnya, semalam.
Sekedar diketahui, pada penetapan APBD 2012 lalu, Pemda Banggai mengalokasikan belanja untuk TKD sebesar Rp4,3 yang dalam perubahan APBD 2012, naik menjadi Rp6,8 miliar. Menurut provinsi, alokasi belanja TKD tersebut perlu untuk diperjelas. Disarankan, Pemda Banggai hanya mengalokasikan anggaran tunjangan bagi PNS berdasarkan beban kerja, bukan dibagi bagi kepada semua PNS yang ada, sehingga anggarannya membengkak.
Dibeberapa daerah, kata Oskar, TKD hanya diberikan kepada SKPD tertentu yang memiliki beban kerja tinggi. Jadi, tak semua PNS mendapat TKD, melainkan hanya mereka yang bekerja dengan beban kerja yang tinggi.
Khusus penekanan pemerintah provinsi atas APBD Kabupaten Banggai, kata Oskar, Pemprov meminta Pemda cukup memberian honor honor pada setiap kegiatan di SKPD, yang diberikan kepada mereka yang bekerja.
“Pemberian tunjangan dalam bentuk honor di masing masing SKPD masih lebih baik, dibandingkan memberikan TKD,” tandasnya. *gafar
Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Oskar Paudi, mengatakan, berdasarkan hasil asistensi Pemprov Sulteng atas APBD Perubahan 2012, disebutkan bahwa pengalokasikan belanja TKD bagi PNS sangat membenani belanja daerah dalam pos belanja tidak langsung. Kata dia, Pemprov meminta agar Pemda Banggai lebih mengalokasikan anggaran belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.
“Salah satu hal yang dikritisi Provinsi saat asistensi adalah soal TKD,” tuturnya, semalam.
Sekedar diketahui, pada penetapan APBD 2012 lalu, Pemda Banggai mengalokasikan belanja untuk TKD sebesar Rp4,3 yang dalam perubahan APBD 2012, naik menjadi Rp6,8 miliar. Menurut provinsi, alokasi belanja TKD tersebut perlu untuk diperjelas. Disarankan, Pemda Banggai hanya mengalokasikan anggaran tunjangan bagi PNS berdasarkan beban kerja, bukan dibagi bagi kepada semua PNS yang ada, sehingga anggarannya membengkak.
Dibeberapa daerah, kata Oskar, TKD hanya diberikan kepada SKPD tertentu yang memiliki beban kerja tinggi. Jadi, tak semua PNS mendapat TKD, melainkan hanya mereka yang bekerja dengan beban kerja yang tinggi.
Khusus penekanan pemerintah provinsi atas APBD Kabupaten Banggai, kata Oskar, Pemprov meminta Pemda cukup memberian honor honor pada setiap kegiatan di SKPD, yang diberikan kepada mereka yang bekerja.
“Pemberian tunjangan dalam bentuk honor di masing masing SKPD masih lebih baik, dibandingkan memberikan TKD,” tandasnya. *gafar