MEDIA BANGGAI-Bunta. Biaya ganti rugi penebangan pohon untuk jaringan listrik PLN di wilayah kerja Sub Ranting Bunta masih menyisakan polemik. Bila pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Sub Ranting Bunta mengatakan tak ada biaya ganti rugi untuk penebangan pohon, kali ini Ishak Gunggio selaku Kepala PLN Bunta mengakui biaya penebangan itu ada.
“Biayanya Rp65 ribu per pohon, tapi masyarakat sendiri yang tebang,” terang Ishak, Senin (23/10).
Selain polemik itu, ternyata dalam memuluskan proyek penebangan kelapa warga yang terkena jaringan listrik PLN, Ishak juga menggunakan oknum aparat dalam mengawal proses penebangan kelapa, yang oleh warga dinilai sebagai bentuk intimidasi.
“Kenapa PLN bawa-bawa aparat waktu mau tebang kelapa, dorang bilang supaya pengamanan, kita jadi takut ba tolak, biar bagaimana kalau kita ba ribut, pasti itu aparat tidak badiam,” terang warga Desa Dalagan yang minta namanya tidak disebutkan.
Menurut sumber ini, Kepala Sub ranting PLN dalam melakukan penebangan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
“Saya punya kelapa sudah dua yang ditebang, dorang tidak ba bilang dulu, pas saya lihat, saya sempat marah waktu itu, bahkan ada pohon kelapa lainnya yang tidak ada depe tuan langsung dorang tebang,” terang sumber itu lagi.
Sayangnya, Ishak menolak memberikan penjelasan soal adanya keterlibatan aparat dalam proses pengawalan penebangan pohon kelapa milik warga.
“Kalau masalah itu langsung dikonfirmasi sama Manajer Area Luwuk sajalah, saya tidak perlu memberikan hak jawab. Saya bukan seperti anggota dewan yang saling debat dan suka buat statemen. Saya bukan orang politik, saya ini orang kerja dan tidak tahu yang begitu-begitu,” sindirnya.
Ishak justru mengancam akan memindahkan listrik ditempat yang lebih memerlukan dan yang siap bekerjasa sama dengan baik. “Kalau masyarakat tidak menghendaki (listrik—red), kita akan memberikan kepada yang lebih membutuhkan, dan yang siap membantu kami. Saya akan usulkan kepada cabang, untuk dipindahkan ditempat lain,” ancam Ishak. *heRu/cr-safRil
“Biayanya Rp65 ribu per pohon, tapi masyarakat sendiri yang tebang,” terang Ishak, Senin (23/10).
Selain polemik itu, ternyata dalam memuluskan proyek penebangan kelapa warga yang terkena jaringan listrik PLN, Ishak juga menggunakan oknum aparat dalam mengawal proses penebangan kelapa, yang oleh warga dinilai sebagai bentuk intimidasi.
“Kenapa PLN bawa-bawa aparat waktu mau tebang kelapa, dorang bilang supaya pengamanan, kita jadi takut ba tolak, biar bagaimana kalau kita ba ribut, pasti itu aparat tidak badiam,” terang warga Desa Dalagan yang minta namanya tidak disebutkan.
Menurut sumber ini, Kepala Sub ranting PLN dalam melakukan penebangan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
“Saya punya kelapa sudah dua yang ditebang, dorang tidak ba bilang dulu, pas saya lihat, saya sempat marah waktu itu, bahkan ada pohon kelapa lainnya yang tidak ada depe tuan langsung dorang tebang,” terang sumber itu lagi.
Sayangnya, Ishak menolak memberikan penjelasan soal adanya keterlibatan aparat dalam proses pengawalan penebangan pohon kelapa milik warga.
“Kalau masalah itu langsung dikonfirmasi sama Manajer Area Luwuk sajalah, saya tidak perlu memberikan hak jawab. Saya bukan seperti anggota dewan yang saling debat dan suka buat statemen. Saya bukan orang politik, saya ini orang kerja dan tidak tahu yang begitu-begitu,” sindirnya.
Ishak justru mengancam akan memindahkan listrik ditempat yang lebih memerlukan dan yang siap bekerjasa sama dengan baik. “Kalau masyarakat tidak menghendaki (listrik—red), kita akan memberikan kepada yang lebih membutuhkan, dan yang siap membantu kami. Saya akan usulkan kepada cabang, untuk dipindahkan ditempat lain,” ancam Ishak. *heRu/cr-safRil